Ahok: Nanti di Lokalisasi Dipasang Plang Orang Suci Dilarang Masuk
Gubernur DKI Basuki T Purnama kembali melontarkan ide untuk melokalisasi PSK di Jakarta. Namun, ia tahu idenya akan menuai pertentangan dari masyarakat dan anggota dewan.
Gubernur DKI Basuki T Purnama kembali melontarkan ide untuk melokalisasi PSK di Jakarta. Namun, ia tahu idenya akan menuai pertentangan dari masyarakat dan anggota dewan.
Pesta bikini 'Splash After Class' telah dibatalkan pihak EO dan manajemen hotel. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, jika ada siswa yang ketahuan mengikuti pesta selepas UN seperti itu, maka siswa itu akan direkomendasikan untuk ditolak di seluruh perguruan tinggi (PTN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Saefullah mengatakan Gubernur DKI Basuki T Purnama melontarkan ide untuk melegalkan prostitusi di Jakarta. Hal ini dibenarkan oleh Ahok meski ia juga yakin ide itu akan ditolak.
Kantor Lulung di lantai 9 Gedung DPRD DKI dan kantor Komisi E DPRD DKI saat ini sedang digeledah tim penyidik Dit Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Penggeledahan itu didukung rekan kerja Lulung.
Direktorat Tipikor Bareskrim Polri kebut menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di dua Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Pusat. Sore ini ruang Komisi E DPRD DKI Jakarta Digeledah.
Sekda provinsi DKI Saefullah mengatakan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mewacanakan adanya apartemen khusus untuk prostitusi. Tak hanya itu, ia pun berwacana untuk memberikan sertifikat.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terkait kasus pengadaan UPS di dua Suku Dinas Pendidikan di Jakarta Barat dan Pusat. Pemeriksaan dilakukan terhadap dua anggota DPRD DKI Jakarta.
Pemprov DKI akan mendata para penghuni apartemen atau rusun menyusul terbukanya praktek prostitusi di apartemen dan rusun. Gubernur DKI Basuki T Purnama bahkan mewacanakan untuk melegalkan prostitusi.
Jika ingin maju sebagai calon independen di pemilihan gubernur selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) harus mengumpulkan dukungan dari warga sebanyak 750 ribu KTP. Angka ini dinilai Ahok tak besar.
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengungkapkan rencananya untuk tak lagi membangun rusun sederhana milik (rusunami). Menurutnya, sulit untuk mengontrol kegiatan penghuni rusunami yang tidak diketahui pengelola.